Hotline Desa
+62895338067800
Pelayanan Umum
GRATIS
BERANDA
PROFIL DESA
STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DESA
TUGAS DAN FUNGSI
VISI DAN MISI
DEMOGRAFI
PETA DESA TANGKIL
PELAYANAN
SOP PELAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT
MAKLUMAT PELAYANAN
LAYANAN PENGADUAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
SURVEI PERSEPSI ANTIKORUPSI (SPAK)
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PPID
PROFIL PPID
STRUKTUR PPID
TUGAS DAN FUNGSI PPID DESA TANGKIL
VISI & MISI PPID DESA TANGKIL
DASAR HUKUM
DAFTAR INFORMASI
INFORMASI BERKALA
INFORMASI SETIAP SAAT
INFORMASI SERTA MERTA
INFORMASI DIKECUALIKAN
ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN
TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI
PRODUK HUKUM
APBDesa
Desa Antikorupsi
18 Indikator Desa Antikorupsi
BERITA
PERPUSTAKAAN
Katalog Buku
Previous slide
Next slide
Penguatan Tata Laksana
1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa
5. Kebijakan Desa tentang Pakta Integritas dan sejenisnya
Penguatan Pengawasan
6. Keberadaan kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
7. Keberadaan tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah
8. Tidak ada aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
9. Keberadaan layanan pengaduan bagi masyarakat
10. Keberadaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa
11. Keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya
12. Keberadaan media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat
13. Keberadaan Maklumat Pelayanan
Penguatan Partisipasi Masyarakat
14. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa
15. Kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
16. Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
Kearifan Lokal
17. Budaya lokal-hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
18. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
Hamburger Toggle Menu
13. Keberadaan Maklumat Pelayanan
1. Maklumat Pelayanan
2. Lokasi Pemasangan
