Previous slide Next slide Penguatan Tata Laksana 1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes 2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan 4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa

Previous slide Next slide Penguatan Tata Laksana 1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes 2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan 4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa

Previous slide Next slide Penguatan Tata Laksana 1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes 2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan 4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa

Previous slide Next slide Penguatan Tata Laksana 1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes 2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan 4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa

Previous slide Next slide Penguatan Tata Laksana 1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes 2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan 4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa

Previous slide Next slide Penguatan Tata Laksana 1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes 2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan 4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa

Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen meraih juara 1 Evaluasi perkembangan desa/kelurahan tahun 2024  (Lomba Desa Tahun 2024). Penyerahan Penghargaan tersebut dilaksanakan pada acara 2th Anugerah Sragen Awards 2024 bertempat di Sasana Manggala Sukowati Sragen Jum’at (07/06).

  Rabu (22/5) Desa Tangkil mendapat Kunjungan Studi Tiru dari Desa Kait-Kait dan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan tentang Pengelolaan Administrasi Desa di Desa Tangkil Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan PKK dari kedua desa tersebut sejumlah 29 orang, ikut menyambut dari Dinas PMD

Selasa (21/05) Desa Tangkil mengikuti penilaian awal klasifikasi digital pemerintah desa. Digitalisasi desa sebagai upaya pelaksanaan kebijakan digital desa di jawa tengah menuju era smart government. Penilaian dilaksanakan di hari Selasa 21 Mei 2024 di Desa Tangkil dengan Tim penilai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah IFRAN LINDU MAHARGYA,

Kamis (16/05) Desa Tangkil mengikuti penilaian tahap ke 2 verifikasi lapangan evaluasi perkembangan desa tahun 2024 sebagai tindak lanjut hasil dari penilaian tahap 1 dimana pada tahap 1 Tangkil lolos 5 besar untuk maju di tahap berikutnya. Penilaian akhir lomba desa dilakukan oleh Tim gabungan dari berbagai dinas seperti Dinas PMD, Kominfo, Dukcapil, Perdagangan, Pendidikan,