Berita Desa

Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tangkil Tahun Anggaran 2025 Musdes dihadiri : Camat Sragen diwakili oleh Kasi. Ekbang Kecamatan, Pemerintah Desa Tangkil, Mitra Desa (Babhinsa, Babinkamtibmas, Bidan Desa), BPD, PLKB, LKD (LPMD, RT, PKK, Posyandu, Karang Taruna), Unsur Pendidikan, Kesehatan, Kelompok dan Organisasi di Desa.

Selasa (25/06) Tim Inspektorat Propinsi Jawa Tengah melaksanakan monitoring implementasi Desa Antikorupsi di Desa Tangkil Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen sebagai keberlanjutan implementasi program percontohan Desa Antikorupsi. Tim Inspektorat dihadiri oleh Bapak Atri Kristianto, Ibu Rusdania A dan Bapak Adam Arik P, hadir pula dari Inspektorat Kabupaten Sragen (Bapak Joko Sunaryo dan Bapak Sujadi), dari Dinas

Previous slide Next slide Penguatan Tata Laksana 1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes 2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan 4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa

Previous slide Next slide Penguatan Tata Laksana 1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes 2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan 4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa

Previous slide Next slide Penguatan Tata Laksana 1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes 2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan 4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa

Previous slide Next slide Penguatan Tata Laksana 1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes 2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan 4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa

Previous slide Next slide Penguatan Tata Laksana 1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes 2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan 4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa

Previous slide Next slide Penguatan Tata Laksana 1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes 2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan 4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa

Previous slide Next slide Penguatan Tata Laksana 1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes 2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan 4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa

Previous slide Next slide Penguatan Tata Laksana 1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes 2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan 4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa